Demokrasi Tiruan dan Kekerasan Buatan

Beberapa waktu lalu, saya mengikuti diskusi tentang demokrasi dan keamanan nasional. Garis besar temanya soal dilema ancaman keamanan yang mendatangkan terhimpitnya kebebasan. Terorisme menghadirkan ketakutan; ketakutan memunculkan keadaan darurat; keadaan darurat mewenangkan keadaan siaga; kebebasan berkurang: telepon dilacak, ekspresi dibatasi.

Rupanya, beberapa partisan diskusi melampirkan terorisme pada imajinasi tentang orang-orang berjubah, menenteng golok, merazia tempat-tempat ibadah atau tempat-tempat "maksiat" tertentu. Gambaran yang belakangan ini umum dijumpai itu, menurut mereka berhasil mengancam "kebebasan dari rasa takut". Berarti mengancam demokrasi juga, karena membahayakan ketakterlanggaran hak (inviolability of rights). Kemudian dengan sengit mereka berdiskusi tentang bagaimana bentuk paling tepat UU keamanan nasional yang saat ini sedang digodok.

Saya berkomentar, bahwa tidak semua fenomena ancaman terhadap kebebasan merupakan masalah keamanan nasional. Selain itu, urusan kita pada apa yang kita anggap sebagai keamanan nasional itu terlanjur tercipta karena imajinasi kita atas wacana Amerika tentang keamanan nasional mereka. Saat keamanan nasional Amerika terancam, kita merasa ikut-ikutan terancam dengan beberapa bukti "aneh" tentang bom Bali, FPI, kekerasan terhadap Ahmadiyah --terhadap Syi'ah, dan semacamnya. Kita memiliki permasalahan yang lebih "partikular" dari pada nasional. 

Secara singkat saya mengambil contoh kasus Sampang: kekerasan terhadap Syi'ah bahkan bukanlah ancaman terhadap Sampang, alih-alih nasional. Ini dramatisasi konflik keluarga. Ia menjadi isu nasional karena beberapa pertimbangan kepentingan dan cara pandang kebebasan keberagamaan yang serba naif. Jika para intelektual di Jakarta percaya pada isu "orang kampung" tentang Syi'ah melawan Sunni yang coba mereka bangun, lalu apa distinksi intelektualitas mereka dengan masyarakat yang coba dibelanya itu?

Media --utamanya-- membantu membangun isu ini. Permasalahan utama Sampang adalah banjir tahunan. Itu jika media betul-betul mau memediasikan perdamaian di Sampang, membantu meredam konflik; itu jika pemerintah betul-betul mau turun dan tulus memerangi kekerasan "buatan" semacam itu agar tak terjadi lagi; itu jika aktivis betul-betul tidak terpaku pada kebebasan semu yang lahir dari imajinasi akan kebebasan yang diserap secara salah kaprah dari bangsa asing nun jauh di sana lalu mengabaikan permasalahan ril di pelupuk mata. Cobalah dibaca ulang: dalam konteks keamanan nasional, siapa yang terancam dan siapa yang mengancam di sini?

Diskusi tentu sangat memahami pandangan saya di atas: bagaimana membuat perundang-undangan keamanan nasional menjadi rangkaian undang-undang spesifik sesuai kasus yang dihadapi. Tidak semuanya harus menjadi nasional.

Bagaimanapun, pandangan saya terlalu kekanak-kanakan jika mencoba tak paham. Memangnya di mana kita berada? Kita berada di negeri simulasi dengan demokrasi buatan dan fenomena-fenomena berbangsa yang serba artifisial. Saya mengerti mengapa --akhirnya-- banyak orang berburuk sangka kepada negara. Ya, negara memang menginginkan kekacauan ini. Negara membuat semua ini. Begitu pikir mereka, dan seringkali saya percaya.

10 November 2012