Monday, June 03, 2013

Tetap Saja


Weltevreden alias Gambir masa dulu. Foto dari internet.

Beberapa hari lalu, di pintu selatan stasiun Gambir, petugas menolak kartjees (karcis) kereta saya untuk distempel tanda lulus verifikasi KTP. Alasannya, kereta saya si Cirebon Ekspress itu baru akan berangkat pada pukul 11, dan ini masih belum pukul 9 pagi. Petugas meminta saya kembali lagi nanti menjelang keberangkatan. Mengganggu? Betul! Sebab saya ingin segera mendapat stempel agar lebih bebas keluar masuk stasiun mengingat waktu menunggu yang akan melelahkan. 

Tetapi saya boleh saja masuk, kata petugas itu. Yang penting nanti kembali untuk mendapat stempel. Saya pun masuk untuk tujuan sederhana: menyeberang ke pintu sebelah utara menuju toko donat. Setelah membeli donat di peron utara, saya segera kembali ke stasiun, masuk dari pintu utara. Saya tunjukkan karcis pada petugas. Aneh bin ajaib, petugas di sini menolak saya masuk karena belum ada stempel! Lhoh!

Menyimpan kekesalan di kepala atas keanehan ini, saya biarkan petugas itu mengarahkan saya ke meja verifikasi. Petugas berjilbab di sana dengan senyum yang ramah menyetempel karcis saya dan saya pun bebas masuk. 

Inkonsistensi aturan yang terasa sangat Indonesiawi ini lumrah terjadi di mana pun bagian kehidupan kita. Saya yakin, banyaknya pejabat yang korupsi dan fenomena perlakuan hukum yang justru sering menentramkan para koruptor, pastilah bermula dari kegagapan kita pada konsistensi --keteguhan sikap yang bersumber dari kebiasaan-kebiasaan kecil, dari disposisi mental laku kita, dari habitus kita. Termasuk ya tadi itu: aturan yang tidak koheren, tidak integral, tidak konsisten, apalah itu, saat petugas pintu selatan tak mau menyetempel, sementara petugas pintu utara mengharuskan stempel.

Pada catatan Tio Tek Hong tentang Jakarta tempo dulu, saya menemukan mental inkonsistensi yang jelas berakar-sejarah pada kebiasaan pemerintahan kolonial Belanda dalam memperlakukan "orang asing".

Dulu masih berlaku passenstelsel, kartu pas bagi pejalan antar-kota. Kadang-kadang, petugas kereta menjanjikan sebentuk kartu pas yang tidak akan bermasalah dan berlaku pada seluruh kota. Nyatanya tidak demikian. Hong yang dalam ceritanya mendapat kartu semacam itu, ditahan petugas di Jogja karena pas yang dia punya hanya untuk tujuan Surabaya. Alasan lainnya tentu karena Hong orang asing! Ia pun terkena denda. Padahal, dia sendirilah yang sebelumya telah meminta petugas di Jakarta untuk menerbitkan pas Jogja dan ditolak dengan alasan pas Surabaya-nya akan berlaku di tempat manapun dia berhenti.

Dalam cerita Hong pula, biasanya penginapan Belanda tidak menerima orang asing meski ia dapat membayarnya. Penginapan untuk orang Eropa selalu dibuat cukup baik, berkebalikan dengan penginapan orang asing yang akomodasinya lebih tidak baik. Ada pula cerita di mana mandor kereta tidak mau menurunkan sepeda yang dibeli Hong di Sukabumi. Kata si mandor, ia harus mengurusnya pada bagian baggage. Petugas bagian baggage ternyata juga "ogah" mengurus dengan berbagai alasan. Karena terlihat bolak-balik di stasiun, seorang opsir yang curiga pun menangkap Hong dan menuntutnya denda. Lhah! Mengganggu? Betul sekali! Kita sebagai penyimak cerita saja sudah merasa terganggu, apalagi Hong.

Memang beberapa waktu setelah itu, orang-orang asing dari kalangan "terhormat" bisa meminta rekest untuk mendapatkan persamaan hak dengan bangsa Eropa (gelijkstelling). Tujuannya agar mereka --kata Hong-- "tidak mendapatkan gangguan di dalam perjalanan". Mereka yang sudah di-gelijkgesteld (dipersamakan haknya) lumrahnya akan merasa lebih terhormat. Hong mengistilahkannya "lebih Belanda dari pada Belanda". Orang-orang ini lalu meniru-niru nama Belanda dan gaya hidup orang Belanda. Saya yakin, pastilah yang demikian menurunkan pula watak "kolonial" khas orang Belanda itu. Watak "pengganggu". Mereka pun kelak akan mem-Belandakan dirinya dan mengasingkan mereka yang belum di-gelijkgesteld. Seperti itulah kejadian yang akan berlaku turun temurun.

Hasilnya, tetap saja, mau Jakarta tempo dulu maupun Jakarta tempo kini, hanya orang-orang "terhormat" yang merasakan hukum terus "konsisten" membelanya. Orang-orang inilah yang bebas dari "gangguan" karena kemampuan membayar!